JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) tak akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meningkatkan Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu menjadi Panitia Khusus (Pansus). Alasannya, hal itu sepenuhnya kewenangan DPR.
"Terserah DPR, karena mereka yang tentukan," kata Juru bicara MK, Akil Mochtar di kantornya, Kamis (7/7). Menurutnya, justru karena Polri lamban dalam mengusut kasus ini maka kasusnya pun berlanjut ke ranah politik. "Bila sejak dulu diproses secara hukum justru sudah clear," ujarnya.
Berita ini milik jppn.com, baca lebih klik disini...
IKLAN BARIS GRATIS
Dicari cepat 200 orang diseluruh indonesia, untuk bekerja paruh waktu dari rumah, gaji 3 juta sampai 15 juta per minggu. MASUKAN NAMA DAN EMAIL ANDA, klik iklan baris ini.
