JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo menilai, langkah mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati yang akan melaporkan anggota Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu tidak perlu dipersoalkan.
Menurut dia, anggota panja boleh berkomentar di manapun, asalkan sesuai dengan keterangan pihak terkait.
“Enggak apa-apa. Jangankan di panja, di luar panja boleh komentar. Komentar berdasarkan keterangan yang ada,” ujar Arif kepada wartawan di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2011).
BERITA INI MILIK OKEZONE.COM
Andi Nurpati Siap Dikronfrontir Panja Mafia Pemilu
BOGOR - Mantan anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati bersikukuh bahwa dirinya tidak pernah terbersit sedikitpun untuk membuat surat palsu dari Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Andi, pihak KPU hanya meminta penjelasan amar putusan bukanlah surat palsu.
"Memang sama sekali tidak pernah membayang surat yang di katakan palsu. Membayangkan saja tidak apalagi membuat. Yang kita minta penjelasan amar putusan," ujar Andi kepada wartawan di sela Rakornas di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/7/2011) malam.
okezone.com
"Memang sama sekali tidak pernah membayang surat yang di katakan palsu. Membayangkan saja tidak apalagi membuat. Yang kita minta penjelasan amar putusan," ujar Andi kepada wartawan di sela Rakornas di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/7/2011) malam.
okezone.com
MK Tak Akan Minta Panja Mafia Pemilu jadi Pansus
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) tak akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meningkatkan Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu menjadi Panitia Khusus (Pansus). Alasannya, hal itu sepenuhnya kewenangan DPR.
"Terserah DPR, karena mereka yang tentukan," kata Juru bicara MK, Akil Mochtar di kantornya, Kamis (7/7). Menurutnya, justru karena Polri lamban dalam mengusut kasus ini maka kasusnya pun berlanjut ke ranah politik. "Bila sejak dulu diproses secara hukum justru sudah clear," ujarnya.
Berita ini milik jppn.com, baca lebih klik disini...
IKLAN BARIS GRATIS
Dicari cepat 200 orang diseluruh indonesia, untuk bekerja paruh waktu dari rumah, gaji 3 juta sampai 15 juta per minggu. MASUKAN NAMA DAN EMAIL ANDA, klik iklan baris ini.
"Terserah DPR, karena mereka yang tentukan," kata Juru bicara MK, Akil Mochtar di kantornya, Kamis (7/7). Menurutnya, justru karena Polri lamban dalam mengusut kasus ini maka kasusnya pun berlanjut ke ranah politik. "Bila sejak dulu diproses secara hukum justru sudah clear," ujarnya.
Berita ini milik jppn.com, baca lebih klik disini...
IKLAN BARIS GRATIS
Dicari cepat 200 orang diseluruh indonesia, untuk bekerja paruh waktu dari rumah, gaji 3 juta sampai 15 juta per minggu. MASUKAN NAMA DAN EMAIL ANDA, klik iklan baris ini.
Panja Mafia Pemilu Indikasikan Andi Nurpati Bohong
Jakarta - Panitia Kerja Mafia Pemilu DPR RI menemukan adanya indikasi kebohongan yang dilakukan mantan anggota KPU, Andi Nurpati. Andi ditengarai berbohong dalam keterangan yang disampaikannya di hadapan Panja beberapa waktu lalu.
"Ada. Kita lihat keterangan yang lain, itu terbukti bahwa apa yang diterangkannya itu tidak benar," ujar Ketua Panja, Chairul Umam Harahap di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Rabu (6/7/2011).
Berita ini milik detiknews.com, baca lebih klik disini...
IKLAN BARIS GRATIS
Dicari cepat 200 orang diseluruh indonesia, untuk bekerja paruh waktu dari rumah, gaji 3 juta sampai 15 juta per minggu. MASUKAN NAMA DAN EMAIL ANDA, klik iklan baris ini.
"Ada. Kita lihat keterangan yang lain, itu terbukti bahwa apa yang diterangkannya itu tidak benar," ujar Ketua Panja, Chairul Umam Harahap di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Rabu (6/7/2011).
Berita ini milik detiknews.com, baca lebih klik disini...
IKLAN BARIS GRATIS
Dicari cepat 200 orang diseluruh indonesia, untuk bekerja paruh waktu dari rumah, gaji 3 juta sampai 15 juta per minggu. MASUKAN NAMA DAN EMAIL ANDA, klik iklan baris ini.
Cari Alat Bukti Surat Palsu, Polisi Periksa Staf MK
Jakarta - Polisi terus mengembangkan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK). Hari ini, polisi mendatangi MK untuk memeriksa dan mencari alat bukti lainnya.
"Tim tadi ke MK. Memeriksa sama mencari alat bukti," ujar Wakil Kepala Bareskrim, Irjen Mathius Salempang di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Kamis (7/7/2011).
"Tim tadi ke MK. Memeriksa sama mencari alat bukti," ujar Wakil Kepala Bareskrim, Irjen Mathius Salempang di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Kamis (7/7/2011).
Berita ini milik detiknews.com, baca lebih klik disini...
IKLAN BARIS GRATIS
Dicari cepat 200 orang diseluruh indonesia, untuk bekerja paruh waktu dari rumah, gaji 3 juta sampai 15 juta per minggu. MASUKAN NAMA DAN EMAIL ANDA, klik iklan baris ini.
Panja Mafia Pemilu Kaji Dugaan 'Kursi Haram' Ahmad Yani
Jakarta - Usman M Tokan melaporkan dugaan 'kursi haram' Ahmad Yani kepada Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR. Panja saat ini sedang mengkaji laporan itu.
"Sedang kita kaji laporan itu. Bukti surat dan lainnya yang disampaikan Usman saat ini sedang kita dalami," ujar Ketua Panja Mafia Pemilu Chairuman Harahap kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2011).
Berita ini milik detiknews.com, baca lebih klik disini...
Dewi Yasin Kaburkan Jejaring Mafia Pemilu
INILAH.COM, Jakarta- Penjelasan mantan calon anggota legislatif dari Partai Hanura Dewi Yasin Limpo di hadapan Panja Mafia Pemilu Kamis (7/7/2011) sore mengaburkan jejaring mafia pemilu. Panja seperti kembali ke titik nol. lebih...
Arsyad dan Nesha Vs Mahkamah Konstitusi
JAKARTA, KOMPAS.com — Panja Mafia Pemilu meminta keterangan sejumlah staf Mahkamah Konstitusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/06/2011). Mereka yang datang memenuhi panggilan adalah mantan panitera MK, Zainal Arifin, panitera pengganti Nalom Kurniawan, Sekretaris Panitera Alifah Rahmawaty, dan staf Muhammad Faiz. Juru panggil MK, Masyhuri Hasan, yang merupakan saksi kunci dalam kasus dugaan surat palsu tidak datang.
kompas.com
Arysad Bantah Putranya Terlibat
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Arsyad Sanusi, membantah pernyataan Panitera Pengganti MK Muhammad Faiz dalam rapat Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR, yang menyebutkan putranya yang bernama Cakra terlibat dalam kasus pembuatan surat palsu MK terkait sengketa Pemilu 2009 di wilayah Sulawesi Selatan I. Dalam rapat tersebut, Faiz menuturkan, Cakra sempat menemuinya untuk menanyakan prospek dan meminta bantuan dalam perhitungan suara salah satu caleg di Dapil V Sulawesi Tenggara.
kompas.com
Konfrontasi Mahfud-Arsyad Belum Dijadwalkan
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua panitia kerja (panja) mafia Pemilu, Chaeruman Harahap mengungkapkan, panja belum menjadwalkan untuk mengonfrontasi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dengan mantan hakim konstitusi Arysad Sanusi. Keduanya tampak saling tuding satu sama lain saat masing-masing dimintai keterangan oleh panja.
kompas.com
kompas.com
Panja Mafia Pemilu Didesak Perluas Penyelidikan
JAKARTA, KOMPAS.com — Lingkar Madani untuk Indonesia mendesak Panitia Kerja Mafia Pemilu DPR agar memperluas jangkauan materi kerjanya dari sekadar menyelidiki siapa dalang pembuatan surat palsu Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Andi Nurpati, hingga ke wilayah penyelidikan yang lebih luas
kompas.com
kompas.com
LPSK Proaktif Lindungi Saksi Kasus Surat Palsu MK
JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan segera mengirim tim satuan tugas penerimaan permohonan untuk menindaklanjuti permohonan anggota panja mafia Pemilu yang meminta perlindungan terhadap sejumlah saksi dalam kasus pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi.
kompas.com
kompas.com
Panja Berusaha Hadirkan Masyhuri Hasan
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panja Mafia Pemilu Ganjar Pranowo menyatakan pihaknya akan berkirim surat pada kepolisian terkait pemanggilan mantan Juru Panggil Mahkamah Konstitusi, Masyhuri Hasan. Menurut Panja, Hasan adalah saksi kunci dalam kasus dugaan pemalsuan dan penggelapan surat jawaban putusan Mahkamah Konstitusi.
kompas.com
kompas.com
Panja Mafia Pemilu Jangan Jadi Alat Politik
JAKARTA, KOMPAS.com - Panja Mafia Pemilu diharapkan tetap bekerja sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan yaitu mengungkap dugaan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Panja jangan sampai dijadikan alat politik kepentingan tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya dengan melebarkan fokus kerja ke pengungkapan dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009 lalu.
baca berita lebih lengkap klik disini
Panja jangan sampai dijadikan alat politik kepentingan tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya dengan melebarkan fokus kerja ke pengungkapan dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009 lalu.
baca berita lebih lengkap klik disini
Langganan:
Postingan (Atom)